Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), di Pekanbaru, Kamis (23/1/2020). Foto : Husen/Man

Program yang sedang dicanangkan Pemerintah berupa pemanfaatan sawit untuk biodiesel dinilai sangat strategis bagi kepentingan negara. Selain sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan, biodiesel juga akan memperbaiki neraca pembayaran Indonesia dan tidak bergantung lagi pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

“B20, B30, B50, dan B100 adalah upaya Pemerintah yang strategis dan struktural dalam mengatasi ketergantungan kita terhadap energi fosil. Itu berdampak strategis juga terhadap transaksi neraca pembayaran kita,” nilai Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), di Pekanbaru, Kamis (23/1/2020).

Neraca pembayaran Indonesia yang selama ini terganggu karena harus impor BBM, kini bisa teratasi dengan program biodiesel tersebut. Secara jangka panjang tentu bisa menyehatkan neraca pembayaran. "Ada manfaat yang luar biasa, sawit sebagai salah satu komoditas primer di masyarakat terutama Sumatera dan Kalimantan itu akan mendapat pengaruh yang luar biasa," kata politisi Partai Golkar itu.

Produksi Crude Palm Oil (CPO) akan banyak diserap untuk kebutuhan biodiesel yabg dicanangkan pemerintah. Seperti diketahui, dari tahun ke tahun, pemerintah akan meningkatkan persentase penggunaan CPO dalan biodiesel. Tahun ini mandatnya sebesar 30 persen (B30). Tahun depan meningkat menjadi 50 persen (B50). Sampai saatnya nanti CPO bisa diserap 100 persen. 

“Inilah sebuah langkah strategis struktural yang harus dijaga kebijakannya supaya bisa berkesinambungan dalam jangka lama. Mulai dari tingkat petani hingga struktur neraca pembayaran kita bisa diperbaiki. Manfaat biodiesel ini bisa menurunkan tingkat polusi kita, karena berbahan baku nabati," jelas legislator dapil Jawa Timur II itu. (mh/sf)